Jakarta, C&R Digital - Ada dialog menarik antara Wakil Presiden Budiono dengan H. Ilham Bintang, saat mereka bertemu di pelaminan resepsi pernikahan Fikar Rizky Mohammad-Nadya Gita Amalia, di Balai Sudirman, Jakarta, Rabu (22/5) malam. Bagi Wapres Budiono, pertemuan itu mengingatkan peristiwa yang sama dua tahun silam, saat ia menghadiri resepsi pernikahan putra kedua Ilham Bintang, dr. Yassin Yanuar Mohammad dengan dr. Ratu Abigail Audity Antawijaya.

“Pak Ilham tiga tahun lalu (maksudnya dua tahun lalu), saya juga hadir di tempat ini,” kata Wapres Budiono.

“Betul, Pak. Berkah, pengantinnya sudah punya dua anak,” jawab Ilham.

“Alhamdulillah,” sambut wapres.

Selain wakil presiden, resepsi malam itu seolah menjadi sebuah reuni besar para pejabat tinggi pemerintahan, militer, dan kepolisian, baik yang masih dinas aktif maupun purnawirawan.

Dari jajaran militer hadir antara lain Danjen Kopassus Mayjen TNI Agus Sutomo. Tampak juga Wakapolri Komjen (pol) Nanan Sukarna, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigjen (pol) Boy Raffi Amar, Gubernur Riau Rusli Zainal, mantan Gubernur DKI Sutiyono, mantan Gubernur Aceh Abdullah Puteh, mantan Menpora Abdul Gafur, mantan Panglima Siliwangi Mayjen (purn) Sriyanto, serta politisi Yenny Wahid. Mereka membaur dengan para menteri, anggota DPR, pengacara, pemimpin redaksi media massa, serta artis dan selebriti.

Kehadiran para tamu dari beragam profesi lintas generasi itu menunjukkan luasnya pergaulan H. Ilham Bintang. Kehadiran mereka sekaligus merupakan apresiasi, bukan hanya untuk Ilham sekeluarga tapi juga korps wartawan pada umumnya.

“Saya menyampaikan rasa syukur atas apresiasi seluruh pihak yang menyampaikan doa restu, baik dengan datang langsung maupun dengan mengirim karangan bunga, sms, BBM, dan sosial media. Bagaimanapun semua itu merupakan penghargaan yang membanggakan keluarga, juga terutama pilihan profesi saya sebagai jurnalis. Semoga kebaikan hati semua pihak itu dibalas berlimpah oleh Allah SWT,” kata Ilham Bintang

Secara khusus Ilham juga menyampaikan penghargaan kepada Wakil Presiden Budiono yang dalam kesibukan pekerjaannya menyempatkan hadir dalam acara resepsi pernikahan putra ketiganya itu, Rabu (22/5) malam.

Jakarta, C&R Digital - Sepucuk surat diterima H. Ilham Bintang di kediamannya, kawasan Vila Meruya, Jakarta Barat, Selasa (21/5). Pengirim surat bukan sembarang orang. Ia adalah Presiden DR H. Susilo Bambang Yudhoyono, orang nomor satu di Indonesia.

“Pada kesempatan yang baik dan berbahagia ini, saya dan istri mengucapkan selamat kepada Pak Ilham Bintang dan segenap handai taulan atas pernikahan Ananda Fikar Rizky Mohammad B. Mgt (Fikar), dengan Ananda Nadya Gita Amalia ST (Nadya). Tuhan YME telah mempertemukan dan menyatukan putra-putri terkasih ini,” begitu kalimat pembuka yang disampaikan presiden dalam suratnya.

Pada bagian lain, Presiden SBY dan Ibu Hj. Ani Yudhoyono mendoakan semoga keberkahan dari Allah SWT senantiasa menyertai perjalanan kedua mempelai. Fikar dan Nadya, yang telah bersatu dalam bahtera rumahtangga kiranya senantiasa dilingkupi kasih sayang dalam mengarungi hidup baru dan menjadi kebahagiaan bagi kedua orangtuanya.

Presiden menyampaikan permintaan maaf karena tidak dapat menghadiri resepsi pernikahan Fikar dan Nadya, di Balai Sudirman, Jakarta, Rabu (22/5) malam. Di hari yang bersamaan Presiden SBY telah memiliki agenda lain yang tidak bisa ia tinggalkan. “Meskipun tidak bisa hadir, saya dan istri turut berbahagia dan bersyukur dengan Pak Ilham dan keluarga,” tulis Preisden SBY menutup suratnya.

Di hari bahagia resepsi pernikahan Fikar - Nadya, Presiden SBY dan Ibu Negara Ani Yudhoyono mengirimkan karangan bunga sebagai ucapan selamat dan doa restu bagi kedua mempelai.

Jakarta, C&R Digital - Sejumlah artis senior dan pengacara kondang hadir sebagai among tamu pada resepsi pernikahan putra ketiga H. Ilham Bintang, Fikar Rizky Mohammad dengan Nadia Gita Alamia, di Balai Sudirman, Jakarta Rabu (22/5) malam. Mereka, antara lain, Eko Patrio, Sys NS, Roy Marten, Yattie Octavia, Pangky Suwito, Leroy Osmani, Dwi Yan, pengacara Henry Yosodiningrat, Malik Bawazier, Produser Chand Parwez Seriva, dan lainnya.

Mantan Kepala BIN Jenderal (purn) Hendropriyono, mewakili keluarga, menyampaikan sambutan pada perhelatan tersebut. Sedangkan pembacaan doa disampaikan Dr. Ali Nurdin. Acara dipandu oleh Farhan.

Di antara para tamu, hadir antara lain Wakil Presiden Budiono, Menko Kesra Agung Laksono, Menteri Koperasi dan UKM Syarief Hassan dan Ingrid Kanzil, Menteri BUMN Dahlan Iskan, Menteri Energi Sumber Daya Mineral Jero Wacik, Wakil Gubernur Jawa Barat terpilih Deddy Mizwar, Mantan Gubernur DKI Sutiyoso, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Jimly Asshiddiqie, Ketua Dewan Pers Bagir Manan, Ketua PWI Pusat Margiono, Ketua HIPMI Pusat Raja Sapta Oktohari, Pengusaha Erik Tohir, dan Hendry Ryadi. Tampak pula pasangan Camelia Malik-Harry Capri, serta sejumlah artis dan selebriti lainnya.

Kehadiran para tamu VIP dari beragam profesi lintas generasi itu menunjukkan luasnya pergaulan H. Ilham Bintang. Kehadiran mereka sekaligus merupakan apresiasi, bukan hanya untuk Ilham sekeluarga tapi juga korps wartawan pada umumnya.

Ilham dikenal sebagai wartawan senior, pemilik rumah produksi Bintang Group. Ia juga Sekretaris Dewan Kehormatan PWI Pusat, dan Ketua Dewan Penasihat Forum Pemred. Ilham bersama istri Hj. Adesiarwati Tamin, serta besan H. Daud Joesoef-Hj. Ifa Latifa Gesuriwaty, tampak bahagia menerima ucapan selamat dan doa restu dari sekitar tiga ribu undangan.

Fikar adalah putra ketiga dari empat bersaudara telah menjalani akad nikah dengan Nadia, di Bandung, Sabtu, 18 Mei lalu. Mempelai pria menyerahkan maskawin berupa perhiasan emas seberat 55,48 gram. Bertindak sebagai saski, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. Sedangkan khutbah nikah disampaikan KH. DR Anwar Sanusi.

Jakarta, C&R Digital - Sejumlah artis senior dan pengacara kondang hadir sebagai among tamu pada resepsi pernikahan putra ketiga H. Ilham Bintang, Fikar Rizky Mohammad dengan Nadia Gita Alamia, di Balai Sudirman, Jakarta Rabu (22/5) malam. Mereka, antara lain, Eko Patrio, Sys NS, Roy Marten, Yattie Octavia, Pangky Suwito, Leroy Osmani, Dwi Yan, pengacara Henry Yosodiningrat, Malik Bawazier, Produser Chand Parwez Seriva, dan lainnya.

Mantan Kepala BIN Jenderal (purn) Hendropriyono, mewakili keluarga, menyampaikan sambutan pada perhelatan tersebut. Sedangkan pembacaan doa disampaikan Dr. Ali Nurdin. Acara dipandu oleh Farhan.

Di antara para tamu, hadir antara lain Wakil Presiden Budiono, Menko Kesra Agung Laksono, Menteri Koperasi dan UKM Syarief Hassan dan Ingrid Kanzil, Menteri BUMN Dahlan Iskan, Menteri Energi Sumber Daya Mineral Jero Wacik, Wakil Gubernur Jawa Barat terpilih Deddy Mizwar, Mantan Gubernur DKI Sutiyoso, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Jimly Asshiddiqie, Ketua Dewan Pers Bagir Manan, Ketua PWI Pusat Margiono, Ketua HIPMI Pusat Raja Sapta Oktohari, Pengusaha Erik Tohir, dan Hendry Ryadi. Tampak pula pasangan Camelia Malik-Harry Capri, serta sejumlah artis dan selebriti lainnya.

Kehadiran para tamu VIP dari beragam profesi lintas generasi itu menunjukkan luasnya pergaulan H. Ilham Bintang. Kehadiran mereka sekaligus merupakan apresiasi, bukan hanya untuk Ilham sekeluarga tapi juga korps wartawan pada umumnya.

Ilham dikenal sebagai wartawan senior, pemilik rumah produksi Bintang Group. Ia juga Sekretaris Dewan Kehormatan PWI Pusat, dan Ketua Dewan Penasihat Forum Pemred. Ilham bersama istri Hj. Adesiarwati Tamin, serta besan H. Daud Joesoef-Hj. Ifa Latifa Gesuriwaty, tampak bahagia menerima ucapan selamat dan doa restu dari sekitar tiga ribu undangan.

Fikar adalah putra ketiga dari empat bersaudara telah menjalani akad nikah dengan Nadia, di Bandung, Sabtu, 18 Mei lalu. Mempelai pria menyerahkan maskawin berupa perhiasan emas seberat 55,48 gram. Bertindak sebagai saski, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. Sedangkan khutbah nikah disampaikan KH. DR Anwar Sanusi.

Jakarta, C&R Digital - Rasanya belum pernah ada pengurus lembaga negara segarang pengurus Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Begitu terpilih pegang kendali, langsung bergerak galak. Dan, KPI tampaknya belum sempat memetakan masalah penyiaran, tatkala tiba-tiba kasus video porno dengan pelaku mirip wajah tiga serangkai artis papan atas Indonesia merebak.

Salah seorang pelaku video mesum itu pernah jadi ikon kebebasan ekspresi suatu kelompok. Kelompok ini aktif berkampanye menganggap video porno artis itu merupakan ranah pribadi yang tak layak diberitakan. Kuat dugaan, kelompok inilah yang mendominasi dasar penilaian KPI sehingga bertindak reaksioner.

Pukulan amat telak mereka sasarkan ke alamat infotainmen. Padahal, tidak hanya infotainmen yang menyiarkan berita itu, tetapi seluruh media pers dan penyiaran. Pada program berita televisi malah variasinya banyak: siaran langsung, talk show, dan sebagainya.

Tantowi dan Ramadhan Pohan

KPI berkali-kali dengan sangat garang menyampaikan kekesalannya pada infotainmen. Dasar teguran bersumber pada pengaduan masyarakat. Inilah soalnya: materi pengaduan masyarakat itu tidak pernah disampaikan kepada lembaga penyiaran, sebagaimana dimanatkan Pasal 50 dan 51 UU Nomor 32/2002 tentang Penyiaran yang menjadi sumber hukum KPI. Yang terkait pemberitaan kasus video porno di infotainmen lembaga penyiaran hanya menerima edaran berisi teguran dan ancaman KPI.

Modus itu diulangi KPI dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi I DPR-RI. Di Senayan itulah infotainmen dihakimi. Dituduh melanggar Kode Etik Jurnalistik, norma-norma agama, dan susila. Karena input yang salah dari KPI, Komisi I DPR dan Dewan Pers pun terjebak ikut memvonis infotainmen: dari faktual ke nonfaktual.

Sementara itu, dalam berbagai acara diskusi dan debat, KPI tak pernah mampu merumuskan definisi nonfaktual untuk infotainmen. Ketika disuarakan oleh wakil Komisi I DPR-RI, Tantowi Yahya dan Ramadhan Pohan, definisi nonfaktual makin kacau. "Masak Yuni Shara ganti model rambut juga diberitakan" kata Pohan. "Banyak berita infotainmen yang tidak berkaitan dengan kepentingan publik," Tantowi menambahkan.

Lebih parah, membuat kita geleng-geleng kepala ketika Tantowi Yahya, anggota DPR-RI yang sering mencari side job di televisi, mengusulkan larangan infotainmen tayang di bulan suci Ramadan. Pernyatan tanpa disertai argumentasi memadai lebih menonjolkan ungkapan perasan kebencian di depan publik pada satu aktivitas anak bangsa.

Kritik sayang

Buku Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang diterbitkan KPI pada tahun 2009 meletakkan infotainmen dalam golongan faktual, sama dengan berita. Menurut UU Nomor 40/1999 tentang Pers, terhadap berita tidak dikenakan sensor, pemberedelan, dan penghentian penayangan.

Pelanggaran terhadap pasal itu dikenakan ancaman hukuman pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp500 juta. UU Penyiaran pun mendukung itu dalam pasal 42 yang menyebutkan wartawan penyiaran tunduk pada Kode Etik Jurnalistik. Artinya, kalau toh infotainmen terbukti melanggar KEJ, harusnya diputuskan oleh Dewan Pers.

Sebelum mengambil keputusan, Dewan Pers pun harus menggunakan mekanisme terlebih dahulu meminta klarifikasi pihak yang diduga melakukan pelanggaran. Adapun sanksi atas pelanggaran itu dijatuhkan oleh organisasi pers atau perusahaan pers. Organisasi yang mengakui infotainmen sebagai karya jurnalistik untuk sementara ini adalah Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

Substansi tulisan saya: “KPI Non Faktual” yang dimuat di tabloid Cek&Ricek (C&R), juga di surat kabar Rakyat Merdeka dan LKBN ANTARA tanggal 19 Juli 2010, sebenarnya bertujuan mengingatkan kepada Komisi I DPR-RI bahwa KPI telah mengabaikan kewajiban yang diamanatkan UU Penyiaran, yaitu terlebih dahulu memeriksa/meminta pihak yang diadukan masyarakat memberi klarifikasi sebelum menjatuhkan vonis.

Dengan berbagai tindakan yang tidak mematuhi UU Penyiaran, kinerja pengurus KPI periode baru ini jauh dari harapan ideal. Masa kerja dua bulan sejak terpilih bulan Mei hingga akhir Juli, yang semestinya digunakan untuk konsolidasi dengan para pemangku kepentingan agar dapat menghasilkan tontonan sehat, malah dilewati dengan menciptakan berbagai manuver sehingga menimbulkan kontroversi.

Bukan hanya “bapaknya”, yakni Komisi I DPR, yang direpotkan. Ternyata Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga direpotkan sampai harus terburu-buru (semula tidak diagendakan dalam Musyawarah Nasional/Munas MUI) mengeluarkan fatwa tentang berita gosip dan pembeberan aib yang haram disiarkan.

Dalam acara diskusi di program televisi Barometer SCTV yang dipandu Rike Amru, salah seorang anggota KPI, Ezky Suyanto, mengungkap hal itu. "Soalnya, yang merekomendasikan saya jadi anggota KPI memang MUI", katanya. Pengakuan Ezky semakin menjelaskan betapa lemahnya kompetensi sebagian anggota KPI untuk duduk di lembaga negara yang dibiayai rakyat.

Kalau diamati "perasaan kebencian" terhadap infotaimen yang diperlihatkan KPI sejak awal, masuk akal jika muncul tudingan ada oknum KPI yang menjadi otak pemelintiran fatwa MUI sebagaimana disiarkan beberapa media di awal pemberitaan fatwa itu.

Fatwa MUI bunyinya “berita yang mengandung gosip dan pengungkapan aib orang lain di depan publik, haram”. Adapun versi pelintiran disebutkan: “MUI haramkan infotainmen.” Berita versi pelintiran itu bisa ditemui di beberapa media yang selama ini mengklaim diri sangat independen dan etis. Malah, ada host program televisi masih terus menyebutkan fatwa MUI versi pelintiran kendati telah berkali-kali diluruskan atau diklarifikasi pihak MUI. Suatu tindak arogan karena terang-terangan melakukan pelanggaran kode etik jurnalistik.

"Pelibatan" MUI ini harus disoroti serius. Itu berarti KPI telah mengabaikan hukum-hukum negara yang menjadi dasar kewenangannya. Mencampur aduk hukum-hukum dan lembaga-lembaga lainnya, termasuk lembaga dan hukum agama, justru telah menimbulkan ketidakjelasan parameter penilaian, karena KPI mengadu domba hukum negara dengan hukum agama.

Padahal, siapa pun mengakui, poin-poin dalam fatwa MUI telah diakomodasi dalam Kode Etik Jurnalistik wartawan Indonesia. Misalnya, pasal (4) KEJ “wartawan tidak menyiarkan berita gosip, cabul, dan sadis”. Atau pasal 9 KEJ: “wartawan menghormati kehidupan pribadi, kecuali untuk kepentingan umum”.

P3SPS yang dibuat dan menjadi pedoman pelaksaan tugas KPI, diakui sendiri oleh Yasirwan Uyun yang salah seorang anggota KPI, malah sudah lebih rinci mengatur amanah KEJ dan fatwa MUI tersebut. Alhasil, manuver KPI tersebut telah dapat membuktikan lemahnya kompetensi mereka untuk memecahkan masalah dalam dunia penyiaran.

Fakta-fakta kuat yang terurai mengenai kinerja KPI di atas semestinya segera menjadi perhatian Komisi I DPR. Apakah pernah terbayang di benak KPI suasana chaos yang timbul jika versi pemelintiran itu dianggap sebagai kebenaran yang akan membuat pihak-pihak tententu mengambil tindakan main hakim sendiri? Seperti yang terjadi dalam berbagai peristiwa yang bernuansa agama. (Antara News)

Ilham Bintang adalah Sekretaris Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), dan Pemimpin Redaksi Tabloid Cek&Ricek (C&R).

Jakarta, C&R Digital - Kekuasaan itu seperti kursi merek Ligna. Kursi ini amat populer di masa Orde Baru dulu. Iklannya lucu sekaligus berani, sempat dicurigai bermaksud menyindir penguasa. Bunyi iklannya: ‚Äö?Ñ??kalau sudah duduk lupa berdiri.‚Äö?Ñ??

SBY adalah Presiden pertama dalam sejarah republik ini yang terpilih dua kali berturut-turut dalam pemilihan secara langsung. Itu saja sudah menunjukkan prestasi dan tingkat popularitas yang luar biasa. Wajar jika ada yang memprediksi pada tahun 2014 nanti masih sangat sulit menemukan pemimpin nasional sekaliber SBY. Apalagi kalau yang omong Ruhut Sitompul. Maunya kawan ini sampai tahun 2050 SBY Presiden RI.

Tetapi konstitusi yang berlaku membatasi Presiden hanya dapat dipilih dua kali. Kecuali tentu koalisi partai yang menguasai 70 persen kursi parlemen sekarang terus solid menggalang dukungan berbagai pihak untuk mengamandemen pasal yang membatasi jabatan presiden dalam UUD 45. Ditinjau dari konteks itu tentu tidak ada yang salah kalau secara tiba-tiba juru bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul, Rabu (18/8) lalu, menyorongkan wacana seperti hendak memberi kesempatan ‚Äö?Ñ??junjungannya‚Äö?Ñ?? duduk lebih lama di kursi Ligna, eh, kursi presiden.

SBY Angkat Bicara

Namun, tidak sampai beberapa jam setelah Ruhut berwacana, Presiden SBY angkat bicara. Intinya, dia menegaskan tidak sejalan dengan pikiran Si Poltak. Presiden mengingatkan, bahkan saat gagasan pembatasan masa jabatan presiden dibahas pada awal reformasi, 1998-1999, dia yang menjabat Ketua Fraksi ABRI waktu itu mendorong agar aturan tersebut dituangkan dalam Perubahan UUD.

Pernyataan SBY itu sebenarnya tidak istimewa. Normatif belaka. Lain hal kalau itu diucapkan pada tahun 2014 di mana koalisi  berhasil mengubah konstitusi. Maka, ketika ada yang bertanya, mana yang bisa dipegang antara ucapan Presiden SBY dengan pernyataan Ruhut Sitompul, saya menunjuk yang kedua. Wacana Ruhut masih menjanjikan kebenaran karena secara formal legal konstitusi itu memang terbuka untuk diubah. Seperti disebut di depan tadi, jika koalisi yang menguasai 70 persen kursi parlemen berhasil dapat dukungan luas. Saya tidak menyatakan Presiden SBY berwatak mencla-mencle. Yang saya soroti adalah watak dasar kekuasaan. George Washington bilang, kalau mau melihat seseorang berubah, kasihlah kekuasaan.

Dari jejak rekam di masa revolusi kemerdekaan, mana pernah terpikirkan Soekarno yang memproklamirkan kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 justru merekayasa jabatan presiden seumur hidup untuk dirinya. Namun, faktanya seperti itu kejadiannya. Lalu Pak Harto mengganti Bung Karno di tahun 1966. Kita yakin tidak mungkinlah penguasa baru ini akan nekat duduk terus hingga lupa berdiri. Bukankah tema sentral penggulingan Soekarno adalah koreksi total atas penyimpangan dan penyelewengan pemerintahannya, termasuk jabatan seumur hidup itu. Namun, kenyataan itu juga yang terjadi. Walau dengan berbagai trik dan modifikasi, antaranya rekayasa keputusan MPR-RI atau melalui laporan fiktif Harmoko, yang menjadi ketua Golkar waktu itu.

Dua Hal yang Berbeda

Saya terbayang juga nanti Presiden SBY bilang apa ketika ternyata cita-cita Ruhut Sitompul terwujud pada 2014. ‚Äö?Ñ??Saya ini berasal dari prajurit ABRI, pantang saya menolak ditugaskan di mana pun, apalagi kalau yang menghendaki ini rakyat,‚Äö?Ñ?? kira-kira begitu kata Presiden. Bahwa dalam kampanye Pilpres 2014 SBY gagal atau berhasil, itu soal kedua. Kalau gagal berarti rakyat Indonesia sudah cerdas. Dan, SBY pun boleh bangga bahwa rakyat cerdas itu terjadi dalam pemerintahannya.

Pertanyaannya, benarkah dugaan banyak orang bahwa sesungguhnya Presiden SBY dengan Ruhut main mata terkait wacana Ruhut soal perpanjangan masa jabatan presiden?

Loyalis Sejati

Ruhut Sitompul adalah lawyer namun lebih terkenal sebagai artis sinetron. Namanya melambung ketika berperan sebagai tokoh pragmatis bernama Poltak si Raja Minyak dalam sinetron Gerhana. Penampilannya di sinetron itu segar dan lucu. Bagi penggemar sinetron Gerhana, yang paling berkesan dan paling melekat dalam ingatannya hingga sekarang memang tokoh Poltak si Raja Minyak itu. Ngomong ceplas-ceplos seenak udel, tapi perlu, meminjam iklan sebuah majalah berita.

Ruhut pernah gagal sampai Senayan ketika maju sebagai caleg dari Partai Golkar di tahun 2004. Kemudian dia nyebrang ke Partai Demokrat.

Dalam kiprah politik, Ruhut seperti mengaktualkan paham klasik; ‚Äö?Ñ??di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung‚Äö?Ñ??. Sikap itu ditunjukkan sewaktu di Golkar.

Seperti itu pula sikap loyal Ruhut pada Partai Demokrat. Saya jadi saksi pada tahun 2005 ketika satu rombongan memenuhi undangan Rachmat Gobel mengikuti trip Panasonic Awards ke Eropa. Saya menemani dia memburu segala atribut warna biru. Baju, dasi, jas, tas, kaca mata, sepatu, dan lain sebagainya.

SBY Sayang Ruhut

Apalagi dia terpilih sebagai anggota DPR-RI periode 2009-2014. Di parlemen bisa disaksikan bagaimana loyalnya dia terhadap partai dan Presiden SBY. Dia mengambil posisi sebagai palang pintu, atau kalau dalam tim sepak bola dia adalah libero tangguh yang menyapu bersih siapa pun yang mengancam gawangnya. Bagi orang yang semula hanya mau menerima dia sebagai artis, lucu-lucu, elemen untuk menyegarkan suasana semata, pasti kecele. Ruhut ternyata jauh melebihi dari yang semula dibayangkan. Ia malah bisa mengganggu teman-temannya sesama anggota lembaga yang terhormat. Pokoknya, hajar habis siapa pun yang menyerang Partai Demokrat dan SBY, terutama di parlemen. Seringkali dalam melaksanakan doktrinnya itulah Ruhut seperti mengabaikan etika. Kita bisa saksikan, misalnya, pada persidangan Pansus Century yang berhari-hari disiarkan televisi. Dia tidak tampak lucu, tetapi malah seperti “teroris” waktu menyodok mantan Wapres Jusuf Kalla dengan julukan “Daeng” dengan konotasi merendahkan sehingga memicu protes di berbagai tempat.

Citra SBY sejak awal ingin dikenang sebagai pemimpin demokratis, elegan, etis, dan santun. Nah, tentu menarik dipertanyakan mengapa dalam praktik politik Ruhut tidak berbanding lurus dengan sikap junjungannya tersebut. “Hehehe, Pak SBY tuh sangat sayang sama saya. Saya memiliki sesuatu yang tidak beliau miliki untuk menghadapi situasi tertentu. Pak SBY orangnya santun, saya sableng,‚Äö?Ñ?? begitu pengakuan Ruhut.

Ini benar adanya. Ada buktinya. Ketika gencar pemeriksaan kasus Bank Century di DPR, apalagi periode pemeriksaan Menkeu Sri Mulyani dan Wapres Boediono, Presiden SBY sempat terusik. Sebagai reaksinya, secara khusus kepala negara mengingatkan perlunya anggota parlemen menaati etika. Yang menarik ternyata sepak terjang Ruhut di parlemen selama ini tidak termasuk kategori perbuatan yang dimintakan perhatian oleh Presiden SBY.

Maka, kalau ada yang bertanya, benarkah presiden ada main dalam wacana si Poltak Raja Minyak soal perpanjangan masa jabatan Presiden, rasanya sudah terjawab.

Kekuasaan memang ada kalanya seperti coto Makassar atau makanan enak lainnya. Baru masuk satu dua suap, sudah berdiri minta tambah.

Ilham Bintang adalah Sekretaris Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), dan Pemimpin Redaksi Tabloid Cek&Ricek (C&R).

Jakarta, C&R Digital - Tinggal beberapa puluh jam lagi bulan suci Ramadhan 1431 H akan berlalu. Sesudah berpuasa sebulan penuh, tibalah saat Allah SWT, Tuhan pemilik alam semesta, mengganjar kita dengan satu Fitri.

Apakah di hari itu kita termasuk golongan hambaNya yang dapat berkah dan maghrifah, tentu hanya Dia pula semata yang tahu. “Berpuasalah untuk-Ku, nanti Aku yang menentukan pahalanya untukmu”.

Apakah kita dikembalikan suci seperti bayi baru lahir, segala dosa diampuni, tentu itu menjadi dambaan kita bersama. Ataukah sebaliknya, kita tetap saja makhluk memble, seperti sediakala, belum lulus juga dari ujian di bulan Ramadhan ini? Nauzublillahi minzalik.

Beribadah shaum atau berpuasa Ramadhan memang istimewa. Bulan penuh berkah. Hanya di bulan Ramadhan puasa diwajibkan. Satu-satunya bulan yang di dalamnya terdapat Lailatul Qadar. Yang di dalamnya, ada satu malam, di antara malam-malam ganjil pada sepuluh hari terakhir itu, nilai keberkahannya bagai seribu bulan. Ada ulama pernah menghitung, keberkahan seribu bulan itu setara dengan delapan puluh tiga tahun usia manusia.

Taman Firdaus

Janji Allah itu kongkrit. Frekuensinya jelas, tinggal kita saja bisa tepat tune in atau tidak di dalam frekuensi Zat Maha Rabbi tersebut. Itulah daya tarik satu Ramadhan dan satu hari Fitri persembahan Tuhan yang tak ubahnya sebuah taman bermain, taman firdaus nan indah dengan berbagai fasilitas yang comfort, berlimpah hadiah, berlimpah bonus karena Allah langsung memimpin gamenya. Itu rahasia mengapa bulan puasa selalu dinanti.

Orang yang dirasuki setan sepanjang hidup pun menyambut riang kehadiran bulan puasa. Berharap juga dosa-dosanya dihapus, dan itu tidak mustahil. Tak heran jika di akhir Ramadan, banyak yang meratap, menangis sedu sedan, enggan berpisah dengan bulan suci itu.

Semua orang mendambakan kembali suci pada hari Fitri, di akhir Ramadhan. Namun, kita juga mafhum Allah SWT tetap memberlakukan asas selektivitas dalam urusan itu.

Kita tahu diri tak begitu saja Tuhan membebaskan dosa-dosa hambaNya. Ada prosedur dan ketentuannya. Yang hobi berat bikin dosa kepada Tuhan dan kepada sesama manusia tentu proses pengampunan berlaku lebih ketat. Apalagi, bagi orang yang dengan sengaja sebelas bulan selalu bikin dosa dan bebal menganggap dosa-dosa itu toh hapus dengan sendirinya saat Ramadhan dan Idul Fitri.

Padahal, anak kecil saja tahu yang disucikan Allah SWT di hari fitri hanya orang yang sepenuh-penuhnya beriman dan bertakwa. Yang sungguh-sungguh ikhlas mengikuti perintah dan menaati laranganNya. Kita tak tahu, adakah kita termasuk di antara golongan itu. Kita cuma bisa berharap masuk golongan yang diampuni.

Batas halal & haram

Kami tahu, Ya Allah! Yang berpuasa saja tidak otomatis bakal diberi ampunan dosa, apalagi yang sengaja tidak berpuasa. Berbagai hal masih akan diperiksa, termasuk niatnya. Ya, Rabbi, Engkau memang berulangkali mengingatkan, jangan berpuasa hanya untuk menahan lapar dan dahaga tok. Sedangkan yang lain, misalnya hawa nafsu, untuk korupsi, selingkuh, berzinah, tidak berhasil dikendalikan.

Padahal, menahan hawa nafsu termasuk tujuan utama puasa. Puasa, kata para ulama sengaja diciptakan Tuhan demi mereedukasi kita supaya makin tajam mengenal batas halal dan haram. Batas hak dan yang batil. Batas punya orang dan punya abang kita sendiri. Batas milik negara dengan milik kita pribadi.

Puasa dibuat untuk simulasi bagi kita supaya pandai mengenali mana lapar mata, mana lapar nyata. Waktu siang rasanya semua makanan sanggup kita telan, namun begitu beduk maghrib, nyatanya sepiring nasi saja sulit dihabiskan.

Lihat perempuan cantik, mata kita silau, lupa kita periksa dia sungguh-sungguh perempuan atau jelmaan iblis belaka.

Benar, saat bulan puasa semua setan dikerangkeng. Tapi, eh jangan main-main, malah banyak di antara kita yang sudah terlanjur pakai ilmu setan. Membuat puasa menjadi aneka macam. Ada puasa untuk konsumsi tetangga maupun politik. Ada puasa beduk: hari pertama dan hari terakhir doang. Itu yang membuat terus keliru mengira toh Idul Fitri nanti semua dosa diampuni. Dosa apa pun, besar atau kecil.

Kita selalu lupa, bahwa jago tipu sehebat apa pun tak mungkin bisa mengelabui Tuhan. Presiden bisa dikelabui, kapolri, menteri, ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sekalipun bisa dikecoh, atau gubernur mungkin dapat dibodohi atau sebaliknya. Tuhan mana pula bisa, kawan. Tuhan pasti belum pernah mencipta manusia yang mampu mengelabuinya.

Mana pula Tuhan bisa kecolongan, seperti halnya kita, memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan presiden pada waktu pemilu misalnya. Ternyata belakangan baru menyesal, pemimpin pilihan kita cengeng banget. Sedangkan, anggota parlemen yang kita pilih, karena dia kawan, eh ternyata pecundang.

Kita baru tahu permainannya kotor. Ibaratnya, dia sendirian yang bermain di lapangan tenis, sangka kita dua orang. Yang mengoper bola dia dan dia sendiri pula yang mengembalikan. Kasarnya, dia memang tampil di depan umum mengecam habis satu golongan. Tapi, di balik layar, tangannya sampai juga diberangkas pihak yang dikecamnya. Makelar kasus (Markus) rupanya. Mainan khas Orde Baru (Orba) yang dulu dia juga ikut mengecam, kini dipungutnya lagi.

Mana bisa Tuhan dibohongi oleh pejabat yang mengemplang bantuan untuk orang miskin dan jatah anak yatim. Tuhan mustahil bisa melupakan perbuatan pengusaha besar sekaliber apapun yang sembilan puluh persen hartanya dari hasil kongkalikong, dari proses hajab sirajab bin mustajab yang merugikan orang lain, menjarah dari Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), dana Bank Century, menjarah milik negara lainnya, milik rakyat, walaupun waktu bulan puasa di layar televisi, tampak royalnya membagi sedekah tiada tanding.

Idul Fitri memang populer juga dengan sebutan Lebaran. Bisa jadi karena itu, maka kebanyakan kita pun mengira syarat utama menjadi suci adalah mengikuti Lebaran.

Lihat saja salah satu ikonnya, ketupat, yang hanya bikin kenyang secara fisik. Sedangkan, Lebaran dipersempit lagi maknanya, harus di kampung. Pengampunan dosanya seakan lebih mulus dibandingkan di kota. Maka, mau tak mau, apa pun kesulitannya, terabas saja. Mau satu minggu atau satu bulan konvoi mudik bikin macet jalanan sampai mengerahkan energi nasional mengurusnya tidak soal. Mau seminggu dua minggu tinggalkan tugas dan kewajiban kantor, “emangnya gue pikirin”.

Maka, persoalan pun menjadi semakin rumit. Sebulan penuh rasanya waktu kita habis hanya untuk memburu segala keperluan lebaran. Kirim kartu lebaran saja memakai biaya negara bermiliar rupiah. Kue lebaran, angkutan lebaran, libur lebaran, tunjangan hari raya (THR), dan banyak lagi benda-benda lebaran telah menyita energi nasional kita, sampai sekedar mengingatkan negara tetangga yang lancang menghina, seperti tak punya daya.

Di wilayah ini kita kembali terjerembab dalam kehidupan yang itu-itu lagi: saling bersikut lagi, saling mengenyahkan dan saling adu mengambil dan hendak memiliki lebih banyak dari yang lainnya. Bodohnya lagi kita, karena menganggap dengan mengajukan permohonan maaf kepada teman, sanak keluarga, kerabat, relasi serta siapa saja ke segala penjuru dunia, kita telah menyempurnakan tradisi Lebaran. Dosa telah diampuni Tuhan. Beres.

Ya, Allah, semoga Engkau memaafkan gaya kami dalam merespons Ramadhan-Mu, hari Fitri-Mu, yang cupet sangat kami namai lebaran, yang masih sebatas begitu-begitu saja kami laksanakan. Maafkan kami yang telah diberi kesempatan berkali-kali, sampai berpuluh kali, tapi belum juga mampu tune in, tepat dalam frekuensi-Mu. Berilah kami lagi kesempatan untuk memperbaiki ibadah puasa tahun depan, Ya Rabbi. Sesungguhnya kami memang makhluk amat rendah dihadapan-Mu.(Antara News) (*)

*) H. Ilham Bintang ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , twitter: @ilham_bintang) adalah Sekretaris Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, dan Pemimpin Redaksi Tabloid Cek&Ricek (C&R).

Jakarta, C&R Digital - Setelah dinanti sekian lama, Senin (4/10) malam, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya mengajukan secara resmi hanya satu nama calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) kepada DPR-RI untuk mendapat persetujuan dari lembaga legislatif tersebut. Calon itu adalah Komjen Timur Pradopo, mantan Kapolda Metro Jaya, untuk menggantikan Bambang Hendarso Danuri yang pensiun 10 Oktober yang akan datang.

Menilik pada hak prerogratif yang dimilikinya, Presiden tampaknya akan melenggang mulus menggolkan Timur Pradopo sebagai Kapolri, semulus ketika mengangkat Panglima TNI yang baru. Calon Kapolri yang diajukan Presiden itu hanya empat jam setelah Timur Pradopo diangkat menjadi Kepala Badan Pembinaan dan Keamanan Polri. Dia menduduki jabatan yang ditinggalkan Imam Hariyatna yang pensiun. Secara otomatis, pangkat Timur Pradopo pun dinaikkan menjadi tiga bintang.

Timur Pradopo mengawali karier dari bawah sejak masuk Akademi Kepolisian tahun 1978. Pria kelahiran Jombang, Jawa Timur, 10 Januari 1956, itu pernah menjabat Kapolres Metro Jakarta Barat (1997-1999), Kapolres Metro Jakarta Pusat (1999-2000), Kapolda Banten (2005), Kapolda Jawa Barat (2008-2010), dan terakhir Kapolda Metro Jaya (22 Juni 2010).

Pengangkatan Timur menduduki jabatan bintang tiga, dan kemudian diajukan sebagai calon Kapolri, tergolong mengejutkan. Maklumlah, nama Timur tidak pernah disebut-sebut dalam bursa pencalonan pucuk pimpinan kepolisian tersebut. Akhir-akhir ini nama Imam banyak disebut justru terkait pada maraknya kasus kekerasan di Ibu Kota yang menjadi tanggung jawabnya. Ambil contoh kasus penusukan jemaat HKBP, dan yang terbaru adalah kasus kekerasan di Jalan Ampera, Jakarta Selatan. Kedua kasus itu menarik perhatian masyarakat karena mengandung unsur pembiaran. Itu sebabnya, timbul kesan negara seperti absen dalam berbagai peristiwa kekerasan di Tanah Air.

Tiba-tiba Senin (4/10) jam tiga siang, secara mendadak Timur Pradopo melaksanakan acara serah terima jabatan Kapolda Metro Jaya yang baru empat bulan dipangkunya. Jabatannya di Polda Metro Jaya digantikan Irjenpol Sutarman, mantan Kapolda Jawa Barat.

Pengajuan Timur sekaligus mengakhiri hiruk-pikuk spekulasi yang  meramaikan bursa pencalonan Kapolri sebulan terakhir ini. Sesungguhnya, memang menjadi hak prerogratif Presiden untuk menunjuk atau mengangkat siapa pun yang dihendaki memimpin Korps Bhayangkara negara itu. Tetapi, karena “keterlambatan” Presiden mengajukan nama calon ke DPR-RI membuat suasana menjadi pepak oleh spekulasi. SBY kembali harus menghadapi berbagai penilaian tudingan menyudutkan dari lawan-lawan politiknya.

Lebih sebulan lalu nama calon sudah diajukan Kompolnas (Komisi Kepolisian Nasional) kepadanya untuk dipilih salah satu menjadi Kapolri. Dalam usulan itu, nama Komjen Gories Mere menempati urutan pertama, disusul dua nama lainnya: Imam Soedjarwo dan Nanan Soekarna. Setelah itu, Kapolri Bambang Hendarso Danuri, juga mengajukan dua nama, yaitu Imam Soedjarwo dan Nanan Soekarna.

Namun, dalam perkembanganya di lapangan hanya Imam Soedjarwo dan Nanan Soekarna yang meramaikan bursa. Tak terlelakkan, kampanye hitam mengenai “dosa-dosa” mereka pun mulai bermunculan.

Dari kubu lawan, Imam Soedjarwo dianggap memiliki dua kelemahan; Dari segi karier, yang bersangkutan hanya pernah sekali menjadi Kapolda. Itu pun hanya sebentar, daerahnya pun “kelas dua”, Polda Baangka-Belitung. Yang kedua, Imam dianggap titipan Cikeas. Presiden SBY sudah membantah tudingan tersebut tapi tampaknya tidak bisa segera menyurutkan kesan adanya urusan titip-menitip ini.

Dari kubu lawan Nanan Soekarna, ditiupkan isu yang kegagalan yang bersangkutan menjalankan tugas sewaktu memangku jabatan Kaploda Sumatera Utara yang menyebabkan tewasnya Ketua DPRD Sumut Azis Angkat. Ada juga yang menyebarkan isu mengenai affair Nanan dengan seorang artis yang kini duduk jadi anggota DPR-RI. Isu seperti itu amat sensitif di telinga Ibu Negara, Ibu Ani SBY.

Adakah pengajuan Timur merupakan pelecehan terhadap Kompolnas? Ataukah SBY “termakan” oleh perang isu yang meramaikan bursa pencalonan Kapolri sebulan terakhir ini, wallahualam bissawab.

Yang jelas, ini bukanlah kejadian pertama dalam proses pemilihan Kapolri. Dalam catatan penggantian Kapolri, lebih sering terjadi pada detik-detik terakhir yang terpilih adalah pejabat yang tidak terduga atau dinominasikan sebelumnya. Setidaknya dalam gambaran bursa pencalonan yang terekspos di media.

Berdasarkan catatan itu, maka tidak mustahil Presiden SBY sendiri sebenarnya sudah lama mengantongi nama Timur Pradopo. Namun, dia tetap membiarkan pihak-pihak yang berkompeten, seperti Kompolnas dan Kapolri, bekerja menurut mekanisme yang ada untuk mengajukan calon sambil memantau bagaimana reaksi publik terhadap calon-calon tersebut. Manakala penolakan publik menguat terhadap calon-calon tersebut, maka itu akan semakin memuluskan jalan bagi calon “simpanan” Presiden. Di mata masyarakat pun akan muncul kesan bahwa Presiden SBY mendengar suara publik.

Adapun sang penentu, Presiden SBY, hingga Senin sore belum mengajukan, satu atau dua calon itu untuk dimintakan persetujuan di DPR-RI. Presiden melalui beberapa pembantunya, mengisyaratkan hanya satu nama yang akan diajukan ke DPR-RI untuk mendapatkan persetujuan. Begitu pun hingga Senin sore, batas waktu yang diminta DPR-RI, nama tak jua dikirim. Padahal, tanggal 10 Oktober Kapolri BHD memasuki masa pensiun. Batas waktu tanggal 3 Oktober yang diminta DPR-RI dimaksudkan, supaya cukup waktu untuk melakukan penelitian sebelum membubuhkan stempel tanda persetujuan.

Sesuai amanat UU, penunjukan Kapolri menjadi hak prerogratif Presiden untuk menentukan. Namun, tampaknya tetap saja bukan hal mudah bagi Presiden SBY untuk menetapkan orang nomor satu di Mabes Polri itu.

H. Ilham Bintang ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , twitter: @ilham_bintang) adalah Sekretaris Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, dan Pemimpin Redaksi Tabloid Cek&Ricek (C&R).